Jujur

Ditulis oleh waryo Selasa, 03 Februari 2009 19:10

KEJAKSAAN Agung punya gawe agung nan luhur. Bekerja sama dengan sekolah-sekolah, mendirikan kantin kejujuran (Kanjur) atau Warung Kejujuran (Wajur). Para siswa disilakan mengambil sendiri barang apa saja yang dibeli dan membayarkannya sendiri di kotak uang. Mengambil pengembalian sendiri. Yang namanya kejujuran diuji, tergiurkah mengambil yang bukan hak dan miliknya? Atau bertahan dengan prinsip kejujuran, tidak memakan atau mengambil sesuatu bukan milik sendiri.

Sukses program ini, dalam jangka pendek, adalah defisit yang tipis. Semakin besar defisit maka tambah besar pula persoalan kejujuran di kalangan siswa sekolah tersebut. Dalam jangka panjang, siswa terdidik sejak dini dan kelak ketika dewasa bakal tertanam kuat kejujuran tersebut. Ketika mereka kelak menjadi pejabat rendahan hingga tinggi atau pengurus di ormas, asosiasi, perusahaan swasta apa pun, tak pernah ngembat sesuatu yang bukan miliknya.

Orang bisa pesimistis dan optimistis dengan cara-cara Kejagung tadi. Pesimistis karena soal mentalitas, karakter termasuk soal kejujuran, sesungguhnya datang dari rumah tangga. Saya ingat ketika masih belum sekolah sampai SD, ibu selalu memberi contoh sekaligus petuah betapa pentingnya kejujuran. Jika terbiasa tak jujur, kata ibu saya, di mana pun kita berada pasti tak pernah mendapat kepercayaan orang. Katanya lagi, biasanya orang lebih suka mengenang yang tak baik tentang kita. Karena itu, simpulnya, jangan pernah kita dikenang orang sebagai pribadi yang tak jujur.

Karena itu, saya menduga, jangan-jangan perilaku korup atau banyaknya para pejabat dan petinggi yang tertangkap ngembat dana yang bukan milik atau haknya, dulunya dari keluarga berantakan. Dari orang tua mereka yang tak pernah memberi teladan atau pengajaran moral. Dari keluarga yang sesungguhnya terbiasa atau menghalalkan korupsi. Maling gede-gedean itu biasanya dimulai dari maling kecil-kecilan.

Kita memilih yang optimistis. Kejujuran lewat sekolah bisa dilatih dan kelak menebal terus sampai tua nanti. Selain itu, kita percaya dengan penegakan hukum era pemerintahan sekarang. Kalau mau jujur, baru pada pemerintahan SBY ini saja Indonesia memulai keseriusan memberantas korupsi. Baru era sekarang Indonesia konkret dalam penegakan hukum. Hukum ditegakkan, tanpa pandang bulu, tanpa basa-basi, dan tidak ecek-ecek. Siapa pun bisa diperiksa, bisa didakwa dan bisa ditahan.

Tetapi, langkah dan komitmen SBY ini bisa cuma melompong alias jadi busa kosong apalabila para pemimpin lain, tokoh-tokoh dan semua elemen bangsa tidak mendukung. Karena itu, ketika ada pemimpin yang kebakaran jenggot gara-gara ada pemimpin parpol tertentu diperiksa polisi, kita pun ragu. Bagaimana jika dia jadi presiden atau wapres? Jangan-jangan ia pun tak rela kalau donaturnya, kenalannya, sahabatnya, mantan atasannya, saudaranya, iparnya diperiksa aparat penegak hukum. Jika ini yang terjadi maka masyarakat luas terutama wong cilik yang kini euforia berkat penegakan hukum ala SBY, bisa terancam melempem. Orang terjebak stigma lama, hukum tak pernah menyentuh orang atas; hukuman hanya ada pada maling kecil dan wong cilik belaka. Ini berarti kemunduran. Setback ke kehancuran hukum dan keadilan pada era-era sebelum SBY.

Kepada pemimpin yang tak rela pemimpin parpolnya diperika (baca: belum ditahan, lho), publik harus mencatatnya. Media harus menyimpan data dan fakta itu dan tidak ragu mengungkapkannya terbuka. Jika pemimpin macam itu tidak menyesal, minta maaf atau tobat, menurut saya, orang macam itu sepatutnya dipersulit mendapat amanah apa pun dari rakyat. Berbahaya jika orang seperti itu didiamkan begitu saja dan apalagi diberi amanah memerintah. Belum-belum sudah bias dalam penegakan hukum. Apa kata dunia?

Gambar diambil dari wonokoyo.co.id edited