Mewujudkan Kampanye Damai

Ditulis oleh Waryo Sabtu, 21 Maret 2009 20:33

Kampanye terbuka Pemilu Legislatif 2009 telah dimulai kemarin hingga 5 April mendatang. Pembukaan kampanye terbuka itu telah dilaksanakan secara simpatik dengan mendeklarasikan kampanye damai.

Kita tentu menyambut baik deklarasi kampanye damai yang dilakukan oleh partai politik-partai politik peserta pemilu yang didukung oleh Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, pemerintah, dan kepolisian. Deklarasi kampanye damai itu dilaksanakan di Jakarta maupun di daerah-daerah pada hari yang sama, sehingga kampanye damai bisa dianggap sebagai komitmen nasional di kalangan penyelenggara, pengawas, dan peserta pemilu, serta pemerintah dan aparat keamanan.

Tentu kampanye damai tidak sebatas deklarasi. Yang lebih penting adalah pelaksanaan kesepakatan dan komitmen bersama tersebut. Hal ini perlu ditekankan karena membuat kampanye terbuka yang melibatkan ratusan ribu -bahkan jutaan- massa dengan lancar, aman, dan damai bukanlah pekerjaan mudah.

Dari segi pengaturan, mengawal pergerakan ratusan ribu orang dalam waktu bersamaan sudah menciptakan keruwetan tersendiri. Bayangkan bila ratusan ribu warga dari berbagai penjuru Jakarta secara bersamaan mendatangi rapat umum di Gelora Bung Karno, Senayan. Arak-arakan kendaraan peserta kampanye tak bisa dihindarkan. Lalu-lintas ibu kota yang setiap hari sudah macet, pasti akan semakin susah bergerak.

Secara psikologis, massa peserta kampanye lebih emosional dan sulit dikendalikan karena identitas individu melebur dalam kelompok. Kondisi psikologis massa ini akan makin rawan bila para pemimpin partai atau juru kampanye menyulut emosi mereka dengan fanatisme kelompok yang sempit dan eksklusif, serta menjelek-jelekkan kelompok lain.

Emosi massa yang telah tersulut itu akan mudah meledak bila diprovokasi, apalagi saat kondisi fisik mereka lelah dan kontrol diri lemah. Karena itu, gangguan keamanan dan ketertiban kampanye terbuka lebih tinggi ketika massa meninggalkan rapat umum daripada sebelumnya, karena identitas kelompok mereka lebih kuat dan kontrol diri makin lemah.

Selain potensi keributan antara kelompok massa peserta pemilu dengan pihak lain, keributan internal juga bisa terjadi antara peserta kampanye suatu partai politik. Potensi kerusuhan internal ini makin besar bila kampanye tersebut melibatkan pembagian rezeki. Sebab, sudah menjadi kebiasaan di setiap kampanye terjadi pembagian uang, kaus, bahan pokok, dan sebagainya.

Partai politik penyelenggara rapat umum harus bertanggung jawab dalam mengendalikan massa mereka dan menjaga kampanye terbuka tetap lancar, tertib, dan damai. Untuk itu, partai politik harus berkoordinasi dengan aparat kepolisian sebaik-baiknya. Partai politik juga harus mengikuti segala aturan kampanye terbuka, termasuk melewati jalur jalan yang sudah ditentukan.

Untuk menekan terjadinya kerusuhan, aparat keamanan dan pengawas pemilu harus bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran kampanye terbuka. Pembiaran terhadap pelanggaran yang dilakukan suatu pihak hanya akan memicu pihak lain untuk melakukan pelanggaran juga.

Pengawasan juga perlu dilakukan terhadap para pejabat yang melakukan kampanye, sebab mereka berpotensi menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan partai politik masing-masing. Setidaknya 16 orang menteri dan 111 kepala daerah telah mengajukan cuti untuk melakukan kampanye. Pejabat lain yang tidak melakukan kampanye pun bisa menyalahgunakan wewenang karena simpati kepada partai politik tertentu atau karena desakan dari kekuatan politik tertentu.

Terlaksananya kampanye damai, aman, dan tertib akan menjadi awal yang bagus bagi terwujudnya pemilu yang jujur, adil, dan demokratis. Kita berharap prestasi Bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan Pemilu 2004 secara damai dan demokratis bisa diulang dan ditingkatkan pada Pemilu 2009 ini.